Agendanegeri.com – Negara-negara Eropa tengah memperkuat pertahanan militernya di tengah memanasnya kondisi geopolitik global. Uni Eropa secara resmi meluncurkan inisiatif bernama ReArm Europe, sebuah program ambisius yang mencakup investasi pertahanan besar-besaran dengan nilai hingga € 800 miliar atau sekitar Rp 14.500 triliun.
Rencana tersebut diumumkan oleh Komisi Eropa pada Maret 2025 dan bertujuan mengurangi ketergantungan keamanan Eropa terhadap Amerika Serikat. Selain itu, ketegangan di Rusia-Ukraina, konflik di Timur Tengah, hingga kebijakan perdagangan Presiden AS Donald Trump mendorong urgensi percepatan penguatan militer di kawasan.
Program ini menyediakan pinjaman sebesar €150 miliar atau setara Rp 2.713 triliun bagi negara anggota Uni Eropa yang ingin meningkatkan kapabilitas pertahanan mereka. Syaratnya, 65% dari biaya produksi harus dilakukan di wilayah UE, Norwegia, atau Ukraina.
Dorongan Politik dan Ekonomi
Perdana Menteri Yunani, Kyriakos Mitsotakis, menyebut ReArm Europe sebagai “langkah penting” namun belum cukup. Ia mendorong pembentukan skema hibah bersama agar lebih banyak negara dapat berpartisipasi. Nada serupa disampaikan Perdana Menteri Latvia, Evika Siliņa, yang menyarankan pengurangan beban administratif agar industri militer dapat tumbuh lebih cepat.
Proposal ReArm juga mencakup relaksasi aturan fiskal sementara di Uni Eropa agar negara anggota dapat menggunakan anggaran publik untuk meningkatkan pertahanan nasional. European Investment Bank (EIB) juga siap menyalurkan pinjaman pertahanan tambahan.
Ledakan Anggaran Pertahanan Global
Secara global, anggaran pertahanan meningkat tajam. Pada 2024, total belanja pertahanan dunia mencapai US$2,46 triliun, naik dari US$2,24 triliun tahun sebelumnya.
Berikut daftar negara dengan anggaran militer terbesar:
- Amerika Serikat: US$968 miliar (sekitar Rp15.870 triliun)
- China: US$235 miliar (PPP: US$477 miliar)
- Rusia: US$146 miliar (PPP: US$461 miliar)
Modernisasi militer China juga mencakup 600 hulu ledak nuklir aktif yang ditargetkan bertambah hingga 1.000 pada 2030, seiring upaya reunifikasi Taiwan. Sementara Rusia, meski ekonominya tergolong menengah, memiliki lebih dari 5.000 hulu ledak nuklir aktif—jumlah yang menyaingi AS.